Catatan Demokrasi

Sebuah negara yang dibangun berdasarkan perjuangan rakyat. Pemimpinpun datang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ironis jika pemerintah akan mengesahkan RUU Pilkada lewat perwakilan DPRD. RUU yang masih menuai pro dan kontra dipihak kalangan para petinggi politisi.

Sebagai negara dengan demokrasi terbaik dunia harusnya Indonesia mampu mempertahankan citra baik tersebut. Jika alasan pemerintah adalah karena hanya untuk menghemat anggaran negara, mengapa pemerintah tidak melakukan koreksi terhadap anggaran negara di bidang lainnya.alternatif lain bisa dicoba melihat anggaran yang sering dan rawan disalahgunakan para pemegang kekuasaan. Berapa banyak anggaran yang dikorupsi oleh para pemegang kepentingan dipemerintahan yang bisa menutupi anggaran untuk pemilihan umum. Demokrasi harusnya tidaklah disamakan dengan uang. Indonesia telah mengalami sejarah panjang mengenai demokrasi, dari pertama kali merdeka sampai era reformasi saat ini. Menghiatan demokrasi pernah dialami Indonesia. Orde lama dan orde baru harusnya memberi banyak pelajaran mengenai makna demokrasi yang sebenarnya hingga reformasi saat ini.

Lantas apakah masyarakat hanya menjadi penonton melihat drama para parlemen dan pemerintah. Pasif dalam menentukan siapa pemimpin yang akan merubah keterbelakangan dan kekurangan di setiap daerahnya. Pemimpin seyogyanya dipilih sesuai hati rakyat. Dimana rakyat sudah mengenal karakter, rekam jejak pemimpin yang akan dipilih. Jika para sebagian para politisi tetap ngotot untuk mengesahkan RUU tersebut, bagaimana dengan makna demokrasi yang sebenarnya?

Pengalaman kelam masa lalu hendaknya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai bangsa Indonesia mengulang kesalahan yang sama mengenai demokrasi bagi kursi dan lobi. RUU Pilkada melalui DPRD rawan dengan tindakan KKN. Bagaimana tidak? jika RUU benar-banar diterapkan. Pemilihan kepala daerah yang masih menggunakan pemilihan langsung saja bisa direkayasa sedemikian rapinya untuk menduduki kursi sebagai kepala daerah. Demi legitemasi kekuasaan para calon pemimpin daerah dan legislatif saja rela mengucurkan dana yang tidak sedikit. Melakukan cara-cara yang tidak sportif dalam pemilihan. Suap, politik uang itulah salah dua dari contoh yang biasa kita dengar.Kita bisa menilik banyak kasus tersebut yang ditangani KPK.

Demokrasi seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya rakyat ikut terlibat langsung dalam menentukan setiap pilihannya sesuai kehendak rakyat. Demokrasi tidaklah sama dengan uang yang bisa dirupiahkan. Kesejahteraan dan keadilan yang saat ini harus diutamakan.